Berita Duka : Innalilahi wa innailahi rajiun, telah berpulang kerahmatullah Ibu Hj. Djaenatin Ibunda dari Bapak Achmad Ubaidillah, S.HI. (Ketua PA Tarakan) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021.

Kami Siap Mendukung WBK-WBBM

Kami Siap Mendukung Pengadilan Agama Tarakan Menuju WBBM

Lihat Video

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Lihat

Profil PA Tarakan

Profil Pengadilan Agama Tarakan adalah gambaran secara umum tentang kondisi satuan kerja.

Lihat Video

Video Zona Integritas

Video Zona Integritas adalah gambaran umum dari pembangunan pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tarakan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Lihat Video

11 Aplikasi oleh Dirjen Badilag

11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Lihat

E-Court Mahkamah Agung RI

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selanjutnya

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Selanjutnya

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Selanjutnya

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana

Lihat Video

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Indeks Kepuasan Masyarakat

Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Agama Tarakan Triwulan 1 Tahun 2021

lihat laporan

Home

JADWAL SIDANG

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

VALIDASI AKTA CERAI

Validasi Akta Cerai untuk memastikan keaslian akta cerai.

E-COURT

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

WKPTA Samarinda Meresmikan PTSP All In One PA.Tarakan [11-06-2021]

PA. TARAKAN MENYAMBUT ROMBONGAN BALEG DPR-RI [10-06-2021]

PA TARAKAN MERAPATKAN BARISAN KE BADILAG SERTA DUA PENGADILAN DI DKI JAKARTA [02-06-2021]

PENGADILAN AGAMA TARAKAN BERKOLABORASI DENGAN DISDUKCAPIL KOTA TARAKAN [28-05-2021]

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Badan Pusat Statistik Kota Tarakan Secara Virtual [20-05-2021]

Artikel Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

SMS BARU

DESAIN INOVASI

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.