$document->setGenerator(''); Pengadilan Agama Tarakan
Home

postheadericon Perlu Ada Mysterious Shoppers untuk Menilai Kualitas Pelayanan Pengadilan

 alt

 

Jakarta l Badilag.net

Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) membuat terobosan baru dengan  melakukan survei kepuasan pengguna pengadilan secara nasional pada tahun 2013 lalu.

Dalam laporan hasil survei, yang kemudian disajikan di Laporan Tahunan MA 2013, Badan Pengawasan dan PSHK merekomendasikan empat hal.

Pertama, peningkatan kapasitas petugas pengadilan. Hal yang paling pokok menurut Tim Survei adalah meningkatkan kemampuan petugas pengadilan untuk beradaptasi dengan program reformasi pengadilan yang berbasis teknologi, serta pengarusutamaan paradigma pelayanan prima yang berorientasi pada pengguna layanan.

Kedua, dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO) yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal. Menurut Tim Survei, hal itu dapat mendorong pengadilan secara terus-menerus melakukan pengawasan secara mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, Badan Pengawasan dapat menerapkan sistem pengawasan tertutup (mysterious shoppers) untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di pengadilan.

Keempat, survei kepuasan dijadikan sebagai program reguler sebagai instrumen monitoring dan evaluasi dari program reformasi birokrasi di pengadilan.

Di antara empat rekomendasi tersebut, ada satu rekomendasi yang menarik, yaitu mengenai pentingnya mysterious shoppers untuk menilai kualitas pelayanan pengadilan.

Selanjutnya...

 

postheadericon Survei Membuktikan, Pelayanan Pengadilan Agama Memuaskan

alt

Jakarta l Badilag.net

Satu lagi prestasi diraih pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama. Kali ini, prestasi tersebut berkaitan dengan kualitas pelayanan.

“Ternyata, setelah dilakukan survei, disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Agama (PA) pada umumnya baik pada hampir semua jenis layanan. Sebaliknya, pada aspek ketidakpuasan, rata-rata responden PA menunjukkan angka ketidakpuasan yang rendah,” kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2014).

 

Survei tersebut diselenggarakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun 2013 lalu. Fokus survei adalah kepuasan pengguna layanan pengadilan.

 

Sebagaimana terurai di Laporan Tahunan MA 2013, jenis layanan yang disurvei adalah administrasi pengadilan, bantuan hukum, layanan informasi dan layanan sidang tilang.

 

Survei dilakukan terhadap 1.585 responden di sejumlah PA, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di empat wilayah pengawasan. Wilayah I adalah Pulau Sumatera. Wilayah II adalah Pulau Jawa dan Bali. Wilayah III adalah Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dan, wilayah IV adalah Pulau Ambon, Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya...

 

postheadericon Seleksi Tahap II, KY Loloskan 8 Calon Hakim Agung untuk Kamar Agama

alt

Jakarta l Badilag.net

Delapan peserta seleksi calon hakim agung untuk Kamar Agama dinyatakan lulus pada seleksi tahap II. Mereka terdiri dari tujuh hakim karir dan satu dari non-karir. Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. berada di rangking pertama.

 

Selasa (22/4/2014), Komisi Yudisial mengumumkan para peserta seleksi calon hakim agung tahun 2014 yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap dua. Pada tahap ini, peserta seleksi harus menulis makalah di tempat dengan judul yang ditentukan oleh KY dan memecahkan masalah hukum (legal case).

 

Secara keseluruhan, ada 30 orang yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari 8 orang untuk Kamar Agama, 9 orang untuk Kamar Perdata, 7 orang untuk Kamar Pidana, dan 6 orang untuk Kamar Tata Usaha Negara.

Berdasarkan rangking, peserta seleksi calon hakim agung untuk Kamar Agama yang dinyatakan lulus adalah:

Selanjutnya...

 

postheadericon Badilag dan OJK Siap Bekerja Sama Meningkatkan Kapasitas Hakim Ekonomi Syariah

alt

 

Jakarta l Badilag.net

Tawaran kerja sama dari Ditjen Badilag untuk meningkatkan kapasitas hakim ekonomi syariah direspons positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua pihak sepakat akan memformalkan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Kepastian itu diperoleh setelah Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D Hadad, Ph.D, Kamis (17/4/2014), di  kantor OJK, Jakarta.

 

Hasbi Hasan mengungkapkan, keinginan untuk bekerja sama dengan OJK sudah muncul sejak beberapa bulan lalu, namun baru dapat dikomunikasikan sekarang.

Posisi OJK, menurut Hasbi, sangat penting  dalam hal regulasi dan pengawasan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Karena itu, kerja sama Badilag dan OJK untuk meningkatkan kualitas hakim peradilan agama di bidang ekonomi syariah sangat tepat dan strategis.

 

“Kami juga telah bekerja sama dengan BI dan sejumlah negara di luar negeri untuk meningkatkan kualitas hakim ekonomi syariah. Kami juga melakukan banyak pelatihan dan sertifikasi, apalagi seiring dengan adanya putusan MK yang memperkuat kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah,” kata Hasbi Hasan.

Muliawan D Hadad memberi lampu hijau. Mantan Deputi Gubernur BI itu mengatakan, OJK juga dapat ikut berperan dalam meningkatkan kapasitas hakim ekonomi syariah.

Selanjutnya...

 
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
  • !!
Kalender
Link














sikep

infoperkara
Pendapat Anda
Apakah Situs Ini Bermanfaat Untuk Anda?
 

wkPAtgr

ibunda pak fathoni

portal-rakernas-mari