$document->setGenerator(''); Pengadilan Agama Tarakan
Home

postheadericon Bahas Integrasi Data, Dirbinadmin Badilag Bertemu Puskapa dan PEKKA

 alt

Jakarta l Badilag.net

 

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. mengadakan pertemuan dengan penggiat Pusat Kajian Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) dan Perhimpunan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Kamis (2/10/2014) di tempat berbeda.

“Tujuan pertemuan-pertemuan ini adalah untuk meminta masukan dari stakeholders mengenai upaya pengintegrasian SIADPA Plus dengan SIMKAH dan SIAK,” kata Hasbi Hasan.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Pernikahan) dikelola oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku pengelola SIAK.

Pertemuan dengan pihak Puskapa UI dilakukan di Badilag, Kamis pagi. Pertemuan ini juga diikuti oleh Tim Efektif yang dibentuk Hasbi Hasan dalam rangka mengikuti Diklatpim II yang mengusung proyek perubahan berupa integrasi SIADPA Plus dengan SIMKAH dan SIAK.

Koordinator Puskapa UI, Jaedi, dalam pertemuan itu mengungkapkan dukungannya terhadap gagasan Hasbi Hasan. Menurutnya, integrasi SIADPA Plus dengan SIMKAH dan SIAK perlu segera diwujudkan untuk menghasilkan data kependudukan, perkawinan dan perceraian yang valid dan sinkron.

Di samping itu, ia juga mengungkapkan beberapa persoalan yang harus dipecahkan bersama sebelum proses pengintegrasian itu berlangsung.

“Sebaiknya Ditjen Badilag mengadakan kerja sama secara formal dengan Ditjen Dukcapil, dimulai dengan korespondensi sebelum kemudian membuat Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang lebih teknis,” kata Jaedi.

Masukan tersebut direspons positif oleh Hasbi Hasan. Ia mengatakan, sejak beberapa waktu lalu Badilag berencana memformalkan kerja sama tiga pihak antara Badilag, Bimas Islam dan Dukcapil.

“Upaya ke arah sana akan terus ditempuh Badilag,” tandas Hasbi Hasan.

Selanjutnya...

 

postheadericon Mantan Dirjen Badilag Terpilih Menjadi Ketum BP4

Jakarta l Badilag.net

 

Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Wahyu Widiana, MA terpilih menjadi Ketua Umum Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) periode 2014-2019.

Tokoh yang lahir di Tasikmalaya, 18 September 1952, itu menggantikan Drs. H. Taufiq, S.H. Mantan Wakil Ketua MA itu menjadi Ketum BP4 sejak 2009.

Wahyu Widiana terpilih menjadi Ketum BP4 dalam Musyawarah Nasional BP4 ke-XV, 15-16 Agustus 2014, di Jakarta. Selanjutnya, ia bersama Pengurus Pusat BP4 akan dilantik oleh Menteri Agama pada 13 Oktober 2014.

“Ini amanah buat saya dari kawan-kawan di BP4. Mungkin karena saya dinilai dapat menjadi penghubung yang tepat antara BP4, Kemenag dan Badilag MA,” kata Wahyu Widiana, ketika ditemui Badilag.net di kantor BP4 Pusat di Masjid Istiqlal Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Wahyu Widiana telah menyiapkan berbagai program dan kegiatan untuk mengawali masa bhaktinya sebagai orang nomor satu di BP4.

Yang paling prioritas, menurut Penasehat Senior Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) itu, adalah konsolidasi organisasi.

“Saat ini BP4 tidak berada di bawah naungan Kemenag. BP4 adalah organisasi mandiri yang profesional, meskipun secara historis sangat terkait dengan Kemenag,” ungkapnya.

Selanjutnya...

 

postheadericon Rencana Integrasi SIADPA Plus dengan SIMKAH dan SIAK Dimatangkan

 

 alt

Jakarta l Badilag.net

 

Ditjen Badilag terus berupaya mengintegrasikan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA Plus) dengan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Untuk itu, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. mengadakan pertemuan dengan dua stakeholders utama dalam proses integrasi tiga aplikasi tersebut, yaitu Ditjen Bimas Islam Kemenag selaku pengelola SIMKAH dan Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku pengelola SIAK.

“Pertemuan-pertemuan itu sekaligus dalam rangka Diklatpim II yang saya ikuti. Proyek perubahan yang saya usung adalah integrasi SIADPA Plus dengan SIMKAH dan SIAK agar menghasilkan data yang sinkron dan valid,” kata Hasbi Hasan.

Pertemuan dengan pihak Ditjen Bimas Islam dilakukan Hasbi Hasan pada Selasa (30/9/2014), di Kemenag. Ia bertemu dengan Kasubdit Pemberdayaan Kantor Urusan Agama Adib Mahrus.

Keduanya sepakat untuk mematangkan rencana integrasi SIADPA Plus dan SIMKAH. Di samping itu, kedua pihak juga akan membentuk tim teknis yang akan menindaklanjuti rencana tersebut.

Sebelumnya, tahun lalu, Ditjen Badilag dan Ditjen Bimas Islam telah membuat Nota Kesepahaman Nomor DJ.II.HK.00/1703/2013 dan Nomor 1053/DJA/HK.05/VI/2013. Salah satu cakupan Nota Kesepahaman itu adalah pertukaran data dan informasi mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk.

Selanjutnya...

 

postheadericon Pelatihan Siadpa di PA Tarakan

siadpa

Achmad Fausi, S.HI saat memaparkan materi pelatihan SIADPA PLUS

 

Selain efisien, diklat di tempat kerja ternyata juga maksimal meningkatkan sumber daya. Seluruh komponen yang terlibat dalam pelatihan saling berbagi pengetahuan dan menginventarisir berbagai persoalan untuk dipecahkan bersama. Karena itu, Pengadilan Agama (PA) Tarakan mulai gencar mengadakan pelatihan di tempat kerja.

Jumat (29/8) siang, misalnya, PA Tarakan mengadakan pelatihan SIADPA Plus. Pesertanya terdiri dari seluruh hakim, panitera dan para panitera muda. Bertindak sebagai narasumber, Achmad Fauzi, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Tarakan. Dalam pemaparannya, Fauzi mengatakan bahwa pemanfaatan piranti tekhnologi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok. Penggunaan SIADPA Plus dalam proses penyelesaian perkara memudahkan bagi hakim dan panitera pengganti karena proses kerja tak lagi secara manual. 

Materi pelatihan kali ini  tentang pembuatan berita acara sidang dan putusan. Dalam konsep berita acara sidang supaya memiliki standar yang baku dan seragam, Ketua PA Tarakan Drs. Saifudin, M.HI. telah membagi tugas kepada para hakim untuk menyempurnakan konsep berita acara sidang yang telah ada. Rencananya, pekan depan hasilnya akan dibahas secara bersama-sama untuk dimasukkan dalam SIADPA. Begitu pula dengan konsep putusan. Dalam perkara yang sederhana konsep putusan bisa dibakukan dan hakim hanya mempertajam pertimbangan hukumnya.

 

Selanjutnya...

 
KETUA

Drs. Saifudin, M.HI.
NIP. 196002081993031001

Kalender
Link














sikep

infoperkara
Pendapat Anda
Apakah Situs Ini Bermanfaat Untuk Anda?
 

wkPAtgr

ibunda pak fathoni

portal-rakernas-mari